jawapos.co.id Rabu, 29 Oktober 2008
JAKARTA - Dalam sehari kemarin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak bagai yoyo. Sempat mendekati Rp 12.000, kemudian bergerak aktif di rentang Rp 11.600-Rp 11.800, sebelum akhirnya ditutup di titik Rp 10.800 per dolar AS. Saat bertengger di level Rp 11.850, kurs rupiah mencapai posisi terendah sejak April 2001.
Selain intervensi Bank Indonesia (BI) yang menggerojokkan dolar ke pasar, menguatnya bursa saham di Asia menjadi sentimen positif yang mendongkrak rupiah. Indeks Shanghai (Tiongkok) mendaki 2,8 persen, Hang Seng (Hongkong) terkerek 11,5 persen, Nikkei (Jepang) naik 6,4 persen, dan Kospi (Korea) terkatrol 5,57 persen.
Tapi, sayangnya, nasib pasar modal Indonesia tak sebaik bursa Asia. Mengekor jejak rupiah, indeks harga saham gabungan (IHSG) melorot 55,01 poin (4,72 persen) menuju angka cantik 1.111,3. Sebanyak 127 saham harganya merosot, dan hanya 39 saham yang naik. Indeks bahkan sempat nangkring di level 1.103 pada awal perdagangan.
Melihat jebloknya rupiah, tadi malam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung menggelar rapat kabinet terbatas bidang ekonomi. Dalam rapat tersebut diputuskan sepuluh langkah dalam mengamankan mata uang rupiah.
Usai rapat kabinet, Plt Menko Perekonomian sekaligus Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, gejolak rupiah segera teratasi dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah. ''Pelaku ekonomi tetap tenang, jangan panik, serta bersatu mengatasi masalah bersama-sama sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing,'' kata Sri Mulyani.
Menkeu menjelaskan, langkah pertama adalah menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa. Untuk langkah itu pemerintah mewajibkan seluruh BUMN menempatkan hasil valuta asingnya di bank dalam negeri. Langkah kedua juga untuk menjaga neraca pembayaran dengan mempercepat pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek yang dibiayai dengan valuta asing dipercepat agar mata uang asing masuk ke Indonesia.
Kemudian menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya perang harga. Dalam hal ini, BUMN dilarang memindahkan dana dari bank ke bank. Dalam kondisi krisis, ada kecenderungan bank melakukan perang suku bunga. Yakni, mengiming-imingi BUMN untuk memindahkan uang dengan memberi bunga lebih tinggi daripada bank lain.
Langkah keempat, menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap SUN (surat utang negara) dengan melakukan stabilisasi pasar. Pemerintah dan BI akan melakukan buyback SUN di pasar sekunder. ''Jumlahnya sangat signifikan memengaruhi pasar,'' timpal Gubernur BI Boediono.
Lalu menjaga kesinambungan devisa dengan memanfaatkan bilateral swaps arrangement dengan Bank of Japan, Bank of Korea, dan Bank of China apabila diperlukan. ''Ini hasil dari ASEAN Plus Three,'' imbuh Ani, sapaan karib Sri Mulyani.
Langkah keenam, menjaga keberlangsungan ekspor dengan memberikan garansi terhadap risiko pembayaran dari pembeli (post shipment financing). Dalam hal ini, pemerintah menyediakan fasilitas re-diskonto wesel ekspor with recourses. Selanjutnya, menjaga keberlangsungan ekonomi (sektor riil). Di sini pemerintah mengurangi pungutan ekspor CPO menjadi 0 persen. ''Ini berlaku sejak 1 November 2008,'' kata Ani.
Langkah kedelapan, menjaga kesinambungan fiskal 2009. Yakni, menyesuaikan APBN 2009 yang akan disahkan DPR pada 30 Oktober. ''Pemerintah meminta hak untuk mengubah APBN, tanpa bermaksud mengesampingkan hak bujet yang dimiliki DPR,'' katanya.
Berikutnya, mencegah importasi ilegal. Menkeu dan Mendag menerbitkan ketentuan tentang importasi komoditas tertentu. Yakni garmen, elektronika, makanan dan minuman, mainan anak-anak, serta sepatu. Komoditas tersebut hanya bisa diimpor importer terdaftar dan telah diverifikasi.
Selain itu, komoditas tersebut hanya bisa bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Bandara Soekarno Hatta, dan Juanda. Terakhir, meningkatkan pengawasan barang beredar. ''Yakni, pembentukan task force terpadu antarinstansi terkait. Ini juga berlaku 1 November 2008,'' jelasnya.
Boediono menambahkan, depresiasi rupiah saat ini juga disebabkan kelebihan likuiditas rupiah di pasar. ''Itu akibat kebijakan GWM (giro wajib minimum). Ketika GWM dilepas, ada kelebihan rupiah,'' tutur Boediono di Jakarta kemarin. Pekan lalu BI menurunkan GWM menjadi 7,5 persen dengan GWM wajib 5 persen dan GWM tambahan 2,5 persen yang bisa dipenuhi selama setahun sejak Oktober.
Ketua Umum Gabungan Importer Seluruh Indonesia (Ginsi) Amirudin Saud memperkirakan kinerja impor tahun ini turun lima persen. Penurunan paling tajam diperkirakan terjadi pada importasi barang jadi.
''Total impor anggota Ginsi pada 2007 mencapai USD 65 miliar. Sekarang mungkin turun lima persen karena ada perubahan kurs ini,'' ujarnya.
Menurut dia, kurs rupiah yang sudah melampaui batas Rp 10 ribu masih terbilang moderat. Angka itu masih bisa diterima importer. Tetapi, jika kurs sudah tembus Rp 15 ribu importer baru merasa keberatan. Para importer merasa tertolong karena kontrak importasi sudah disepakati hingga Januari 2009. ''Sampai Januari 2009 kita sudah tetapkan kontrak. Nanti setelah Januari kalau kita buka kontrak baru, (kurs) masih tinggi baru kita teriak,'' lanjutnya.
Saat ini, tiga bulan sebelum barang tiba, uang harus sudah ditransfer ke pengekspor. Dengan begitu, kurs yang dipakai adalah tiga bulan sebelumnya. Rata-rata per tahun komposisi impor barang modal mencapai 18 persen dari total impor. Untuk konsumsi (barang jadi) hanya 5 persen, sedangkan bahan baku 77 persen. ''Khusus barang jadi, karena sekarang dolar naik, yang biasanya mengimpor 100 ton sekarang 10 ton,'' jelasnya.
Dirut PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Erry Firmansyah kembali menegaskan bahwa kondisi masih terkendali. Dia berjanji otoritas bursa melakukan sejumlah langkah untuk menggairahkan kembali semangat bertransaksi. Menurut Erry, pelemahan yang terjadi di Indonesia masih tergolong lebih baik dibanding negara lain.
''Pelemahan di bursa kita masih sejajar dengan negara lain. Tapi, memang turunnya langsung drastis dalam sebulan ini,'' ujar Erry kemarin (28/10). (tom/wir/sof/eri/iw/oki)
Showing posts with label Klipping ekonomi. Show all posts
Showing posts with label Klipping ekonomi. Show all posts
Tuesday, October 28, 2008
10 Kebijakan atasi gejolak keuangan
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menggariskan sepuluh kebijakan untuk mengatasi gejolak keuangan, di antaranya membeli kembali Surat Utang Negara (SUN) dan menurunkan pungutan ekspor (PE) CPO menjadi nol persen.
Kebijakan itu dihasilkan pada rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers usai rapat menjelaskan pembelian kembali SUN dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap SUN dengan melakukan stabilisasi pasar SUN.
Pembelian kembali, menurut Menkeu, dilakukan untuk memberi sinyal bahwa pemerintah dan BI memberi perhatian kepada surat berharga mereka dan untuk meyakinkan pasar bahwa surat itu bukanlah barang tidak berharga.
"Pembelian kembali SUN dilakukan secara bertahap dalam jumlah yang terukur," ujarnya.
Namun, Menkeu maupun Gubernur BI belum menyebutkan jumlah dana yang dialokasikan pemerintah untuk pembelian kembali SUN tersebut.
"'Buy back' nanti akan dibahas antara Depkeu dan BI. Jumlahnya cukup untuk mempengaruhi. Berapanya lihat saja nanti setelah terjadi," ujar Boediono.
Pemerintah juga melakukan langkah untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran dan devisa dengan mewajibkan seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil valuta asingnya di bank dalam negeri.
BUMN diwajibkan menyimpan dananya dalam satu kliring "house" dan melaporkan informasi tentang penghasilan dan kebutuhan valas ke Kantor Kementerian Negara BUMN.
Transaksi itu pun dilaksanakan melalui bank-bank BUMN dengan laporan yang harus diperbarui setiap hari.
Untuk menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya kompetisi bunga, BUMN juga telah diinstruksikan agar tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank.
Untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa dan mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah memutuskan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapat komitmen pembiayaan bilateral maupun multilateral.
"Berbagai proyek pemerintah yang dibiayai oleh pinjaman asing diusahakan segera mendapat 'approval' sehingga pinjaman itu segera masuk ke 'account' pemerintah dan menambah valuta asing yang masuk ke kita," jelas Sri Mulyani.
Untuk menjaga kesinambungan neraca, pemerintah juga akan memanfaatkan bilateral "swap arrangement" yang telah disepakati oleh negara ASEAN+3 yakni China, Korea, dan Jepang.
"Ini akan dilakukan untuk menjaga-jaga neraca pembayaran. Sekarang sedang disiapkan mekanismenya," ujar Sri Mulyani.
Sedangkan untuk menjaga keberlangsungan ekspor dengan memberikan garansi terhadap risiko pembayaran dari pembeli, pemerintah dan BI akan menyediakan fasilitas rediskonto wesel ekspor "with recourse" yang mulai berlaku 1 November 2008.
"Tujuannya untuk menjaga agar ekspor tetap dapat berjalan dengan memberikan garansi terhadap resiko pembayaran. Pemerintah akan melakukan monitoring ketat agar fasilitas ini tidak disalahgunakan oleh eskportir, misalnya seperti ekspor fiktif," tutur Sri Mulyani.
Untuk menjaga keberlangsungan ekonomi sektor riil, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Mulai 1 November 2008, pemerintah mengurangi PE CPO menjadi nol persen dari sebelumnya 2,5 persen.
Sedangkan untuk mencegah impor barang ilegal yang diduga akan masuk ke Indonesia secara sistemik, pemerintah akan menerbitkan ketentuan pembatasan impor barang tertentu yang mulai berlaku 1 November 2008.
Komoditi yang dikenakan pembatasan impor adalah garmen, elektronika, makanan dan minuman, mainan anak-anak, sepatu, dan hanya bisa diimpor oleh importir terdaftar dengan kewajiban dilakukan verifikasi di pelabuhan muat.
Pelabuhan untuk membongkar komoditi tersebut pun hanya bisa dilakukan di tempat yang telah ditentukan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan dua bandara yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda.
Pemerintah juga akan menerbitkan peraturan Mendag berlaku sejak 1 November 2008 tentang pembentukan gugus tugas terpadu antar instansi terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar.
Sedangkan untuk menjaga kesinambungan fiskal 2009, pemerintah telah berdiskusi dengan DPR agar RAPBN 2009 yang akan disetujui DPR pada Kamis, 28 Oktober 2008, dapat diubah secara fleksibel untuk menghadapi imbas krisis ekonomi global yang diperkirakan masih terjadi sampai tahun depan.
"Situasi ini diperkirakan akan berlangsung sampai 2009, sehingga pemerintah dimungkinkan melakukan perubahan APBN tanpa mengurangi hak-hak DPR," ujar Sri Mulyani.
Sepuluh kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi gejolak pasar keuangan, menurut Menkeu, diambil sebagai langkah untuk melindungi tiga pilar yang terus dijaga pemerintah, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, kredibilitas BI, serta kredibilitas APBN.
"Tujuan kebijakan ini untuk menjaga ekonomi agar tidak mengalami gangguan terlalu banyak dan sebagai respon terhadap kesulitan-kesulitan dihadapi pelaku ekonomi," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Menkeu, tetap mengikuti perkembangan kondisi keuangan terakhir dan terus menyusun rencana-rencana kerja mengikuti perkembangan tersebut.(*)
Copyright © 2008 ANTARA
Kebijakan itu dihasilkan pada rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers usai rapat menjelaskan pembelian kembali SUN dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap SUN dengan melakukan stabilisasi pasar SUN.
Pembelian kembali, menurut Menkeu, dilakukan untuk memberi sinyal bahwa pemerintah dan BI memberi perhatian kepada surat berharga mereka dan untuk meyakinkan pasar bahwa surat itu bukanlah barang tidak berharga.
"Pembelian kembali SUN dilakukan secara bertahap dalam jumlah yang terukur," ujarnya.
Namun, Menkeu maupun Gubernur BI belum menyebutkan jumlah dana yang dialokasikan pemerintah untuk pembelian kembali SUN tersebut.
"'Buy back' nanti akan dibahas antara Depkeu dan BI. Jumlahnya cukup untuk mempengaruhi. Berapanya lihat saja nanti setelah terjadi," ujar Boediono.
Pemerintah juga melakukan langkah untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran dan devisa dengan mewajibkan seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil valuta asingnya di bank dalam negeri.
BUMN diwajibkan menyimpan dananya dalam satu kliring "house" dan melaporkan informasi tentang penghasilan dan kebutuhan valas ke Kantor Kementerian Negara BUMN.
Transaksi itu pun dilaksanakan melalui bank-bank BUMN dengan laporan yang harus diperbarui setiap hari.
Untuk menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya kompetisi bunga, BUMN juga telah diinstruksikan agar tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank.
Untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa dan mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah memutuskan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapat komitmen pembiayaan bilateral maupun multilateral.
"Berbagai proyek pemerintah yang dibiayai oleh pinjaman asing diusahakan segera mendapat 'approval' sehingga pinjaman itu segera masuk ke 'account' pemerintah dan menambah valuta asing yang masuk ke kita," jelas Sri Mulyani.
Untuk menjaga kesinambungan neraca, pemerintah juga akan memanfaatkan bilateral "swap arrangement" yang telah disepakati oleh negara ASEAN+3 yakni China, Korea, dan Jepang.
"Ini akan dilakukan untuk menjaga-jaga neraca pembayaran. Sekarang sedang disiapkan mekanismenya," ujar Sri Mulyani.
Sedangkan untuk menjaga keberlangsungan ekspor dengan memberikan garansi terhadap risiko pembayaran dari pembeli, pemerintah dan BI akan menyediakan fasilitas rediskonto wesel ekspor "with recourse" yang mulai berlaku 1 November 2008.
"Tujuannya untuk menjaga agar ekspor tetap dapat berjalan dengan memberikan garansi terhadap resiko pembayaran. Pemerintah akan melakukan monitoring ketat agar fasilitas ini tidak disalahgunakan oleh eskportir, misalnya seperti ekspor fiktif," tutur Sri Mulyani.
Untuk menjaga keberlangsungan ekonomi sektor riil, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Mulai 1 November 2008, pemerintah mengurangi PE CPO menjadi nol persen dari sebelumnya 2,5 persen.
Sedangkan untuk mencegah impor barang ilegal yang diduga akan masuk ke Indonesia secara sistemik, pemerintah akan menerbitkan ketentuan pembatasan impor barang tertentu yang mulai berlaku 1 November 2008.
Komoditi yang dikenakan pembatasan impor adalah garmen, elektronika, makanan dan minuman, mainan anak-anak, sepatu, dan hanya bisa diimpor oleh importir terdaftar dengan kewajiban dilakukan verifikasi di pelabuhan muat.
Pelabuhan untuk membongkar komoditi tersebut pun hanya bisa dilakukan di tempat yang telah ditentukan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan dua bandara yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda.
Pemerintah juga akan menerbitkan peraturan Mendag berlaku sejak 1 November 2008 tentang pembentukan gugus tugas terpadu antar instansi terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar.
Sedangkan untuk menjaga kesinambungan fiskal 2009, pemerintah telah berdiskusi dengan DPR agar RAPBN 2009 yang akan disetujui DPR pada Kamis, 28 Oktober 2008, dapat diubah secara fleksibel untuk menghadapi imbas krisis ekonomi global yang diperkirakan masih terjadi sampai tahun depan.
"Situasi ini diperkirakan akan berlangsung sampai 2009, sehingga pemerintah dimungkinkan melakukan perubahan APBN tanpa mengurangi hak-hak DPR," ujar Sri Mulyani.
Sepuluh kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi gejolak pasar keuangan, menurut Menkeu, diambil sebagai langkah untuk melindungi tiga pilar yang terus dijaga pemerintah, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, kredibilitas BI, serta kredibilitas APBN.
"Tujuan kebijakan ini untuk menjaga ekonomi agar tidak mengalami gangguan terlalu banyak dan sebagai respon terhadap kesulitan-kesulitan dihadapi pelaku ekonomi," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Menkeu, tetap mengikuti perkembangan kondisi keuangan terakhir dan terus menyusun rencana-rencana kerja mengikuti perkembangan tersebut.(*)
Copyright © 2008 ANTARA
Tuesday, September 2, 2008
Data Inflasi Tahan Kejatuhan IHSG
01/09/2008 16:31
Asteria
(inilah.com/Bayu Suta)
INILAH.COM, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan ini tidak mampu berkelit dari hantaman berbagai sentimen negatif. Namun, keluarnya data inflasi Agustus yang lebih rendah dari Juli mampu menahan kejatuhan indeks lebih dalam.
IHSG pada penutupan perdagangan Senin (1/9) turun tipis 1,323 poin (0,06%) menjadi 2.164,620. Indeks LQ-45 turun 0,299 poin (0,07%) menjadi 449,362 dan Jakarta Islamic Index (JII) turun 2,186 poin (0,61%) menjadi 353,909.
Analis BNI Norico Gaman mengatakan, IHSG pada awal perdagangan terpantau bergerak flat cederung melemah tipis 0,03% pada level 2.165. Merosotnya indeks saham berlanjut hingga pada sesi siang berada di level 2.141.
Namun, pelemahan ini akhirnya reda setelah keluarnya data inflasi Agustus. “Setelah pengumuman data inflasi siang tadi, indeks saham berangsur-angsur membaik,” papar Norico.
Inflasi Agustus 2008 tercatat 0,51%, lebih rendah dibandingkan inflasi Juli sebesar 1,37%. Sedangkan laju inflasi tahun kalender tercatat 9,4% dan inflasi year on year (YoY) sebesar 11,85%. Level tersebut di luar dugaan banyak pihak yang memperkirakan tingkat inflasi Agustus mengalami kenaikan hingga menembus level 12%.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks barang dan jasa di semua kelompok, seperti sektor makanan yang paling tinggi sekitar 0,9%, makanan jadi, minuman, tembakau 0,56%, dan sektor perumahan, air, listrik, dan gas bahan bakar sekitar 0,53%.
Harga yang mengalami penurunan adalah kelompok sandang 0,53%, sektor sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,01% karena tidak ada lagi kenaikan tarif angkutan.
Norico mengatakan, meskipun angka inflasi terlihat lebih rendah dari Juli, ada faktor yang belum dihitung dalam komponen inflasi, yaitu kenaikan harga gas elpiji. Bila diakumulasi hingga akhir September, Norico mengkhawatirkan terjadinya lonjakan inflasi.
Pasalnya selain kenaikan harga elpiji, kenaikan harga barang menjelang lebaran juga akan membebani inflasi. “Saya lihat inflasi September berpotensi lebih besar dari Agustus atau jika dibandingkan dari Juli, bisa sama atau bahkan lebih tinggi,” papar Norico.
Saham sektor perkebunan naik pesat akibat ekspektasi melonjaknya harga miyak kelapa sawit (CPO) menyusul masuknya bulan Ramadhan dan Lebaran yang akan meningkatkan permintaan produk CPO dan turunannya. Hal ini mendongkrak saham berbasis CPO seperti AALI, LSIP dan UNSP.
Lebih lanjut ia mengatakan, naiknya harga minyak mentah dunia tidak diiikuti saham sektor pertambangan seperti yang biasa terjadi. Menurut Norico, pelaku pasar dalam negeri bertindak anomali. Kenaikan harga minyak dilihat investor belum cukup meyakinkan, padahal sebenarnya bisa terus merambat naik hingga akhir tahun. Alhasil, saham-saham tambang seperti BYAN, BUMI dan MEDC anjlok.
Selain itu, naiknya harga minyak juga tidak berkorelasi signifikan dengan harga komoditas lain, seperti batubara dan sektor logam yang justru menunjukkan pelemahan. Hal ini kemudian mendapat respon negatif dari pasar modal. Pasalnya, jatuhnya harga komoditas, termasuk logam akan berpengaruh pada potensi ekspor Indonesia dan pelambatan ekonomi semester dua.
Perdagangan saham hari ini mencatat transaksi 44.027 kali, dengan volume 1,617 miliar unit saham, senilai Rp 2,407 triliun. Sebanyak 72 saham naik, 102 saham turun dan 64 saham stagnan.
Saham-saham yang turun harganya antara lain, PT Bayan Resources (BYAN) turun Rp 350 ke posisi Rp 5.450, PT Bumi Resources (BUMI) turun Rp 200 menjadi Rp 5.300, PT Telkom (TLKM) turun Rp 150 menjadi Rp 7.850, dan PT Timah (TINS) turun Rp 75 menjadi Rp 2.500.
Sementara saham PT Indofood Sukses Makmur (INDF) turun Rp 50 menjadi 2.200, PT Bank Mandiri (BMRI) turun Rp 25 menjadi Rp 2.800, dan PT Medco (MEDC) turun 5 menjadi Rp 4875,
Sedangkan saham-saham yang naik harganya antara lain, PT United Tractors (UNTR) naik Rp 400 ke posisi Rp 10.750, PT Astra Agro Lestari (AALI) naik Rp 250 ke posisi Rp 18.200, PT Astra International (ASII) naik Rp 200 ke posisi Rp 21.000, serta saham PT Indosat Tbk (ISAT) naik Rp 200 ke posisi Rp 6.350.
Demikian pula saham PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) naik 100 menjadi Rp 14.600, PT London Sumatra (LSIP) naik 100 menjadi Rp 5.850, PT Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) naik Rp 80 menjadi Rp 1.140, PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) naik Rp 100 menjadi Rp 5.950 dan PT Bank Central Asia (BBCA) naik Rp 75 menjadi Rp 3.250.
Bursa regional sore ini juga terpantau anjlok. Indeks Shanghai China turun 72,23 poin (3,01%) pada level 2325.14. Demikian pula indeks Hangseng Hong Kong turun 1,5% pada level 20.939,04.
Sementara indeks kospi Korea turun 4,06% pada level 1.414,43, level terendah sejak Maret 2007. Indeks Nikkei Jepang turun 238,69 poin (1,8%) pada level 12.834,18 sedangkan Topix ditutup turun 24,07 poin atau 1,9% pada level 1.230.64. [E1]
Asteria
(inilah.com/Bayu Suta)
INILAH.COM, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan ini tidak mampu berkelit dari hantaman berbagai sentimen negatif. Namun, keluarnya data inflasi Agustus yang lebih rendah dari Juli mampu menahan kejatuhan indeks lebih dalam.
IHSG pada penutupan perdagangan Senin (1/9) turun tipis 1,323 poin (0,06%) menjadi 2.164,620. Indeks LQ-45 turun 0,299 poin (0,07%) menjadi 449,362 dan Jakarta Islamic Index (JII) turun 2,186 poin (0,61%) menjadi 353,909.
Analis BNI Norico Gaman mengatakan, IHSG pada awal perdagangan terpantau bergerak flat cederung melemah tipis 0,03% pada level 2.165. Merosotnya indeks saham berlanjut hingga pada sesi siang berada di level 2.141.
Namun, pelemahan ini akhirnya reda setelah keluarnya data inflasi Agustus. “Setelah pengumuman data inflasi siang tadi, indeks saham berangsur-angsur membaik,” papar Norico.
Inflasi Agustus 2008 tercatat 0,51%, lebih rendah dibandingkan inflasi Juli sebesar 1,37%. Sedangkan laju inflasi tahun kalender tercatat 9,4% dan inflasi year on year (YoY) sebesar 11,85%. Level tersebut di luar dugaan banyak pihak yang memperkirakan tingkat inflasi Agustus mengalami kenaikan hingga menembus level 12%.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks barang dan jasa di semua kelompok, seperti sektor makanan yang paling tinggi sekitar 0,9%, makanan jadi, minuman, tembakau 0,56%, dan sektor perumahan, air, listrik, dan gas bahan bakar sekitar 0,53%.
Harga yang mengalami penurunan adalah kelompok sandang 0,53%, sektor sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,01% karena tidak ada lagi kenaikan tarif angkutan.
Norico mengatakan, meskipun angka inflasi terlihat lebih rendah dari Juli, ada faktor yang belum dihitung dalam komponen inflasi, yaitu kenaikan harga gas elpiji. Bila diakumulasi hingga akhir September, Norico mengkhawatirkan terjadinya lonjakan inflasi.
Pasalnya selain kenaikan harga elpiji, kenaikan harga barang menjelang lebaran juga akan membebani inflasi. “Saya lihat inflasi September berpotensi lebih besar dari Agustus atau jika dibandingkan dari Juli, bisa sama atau bahkan lebih tinggi,” papar Norico.
Saham sektor perkebunan naik pesat akibat ekspektasi melonjaknya harga miyak kelapa sawit (CPO) menyusul masuknya bulan Ramadhan dan Lebaran yang akan meningkatkan permintaan produk CPO dan turunannya. Hal ini mendongkrak saham berbasis CPO seperti AALI, LSIP dan UNSP.
Lebih lanjut ia mengatakan, naiknya harga minyak mentah dunia tidak diiikuti saham sektor pertambangan seperti yang biasa terjadi. Menurut Norico, pelaku pasar dalam negeri bertindak anomali. Kenaikan harga minyak dilihat investor belum cukup meyakinkan, padahal sebenarnya bisa terus merambat naik hingga akhir tahun. Alhasil, saham-saham tambang seperti BYAN, BUMI dan MEDC anjlok.
Selain itu, naiknya harga minyak juga tidak berkorelasi signifikan dengan harga komoditas lain, seperti batubara dan sektor logam yang justru menunjukkan pelemahan. Hal ini kemudian mendapat respon negatif dari pasar modal. Pasalnya, jatuhnya harga komoditas, termasuk logam akan berpengaruh pada potensi ekspor Indonesia dan pelambatan ekonomi semester dua.
Perdagangan saham hari ini mencatat transaksi 44.027 kali, dengan volume 1,617 miliar unit saham, senilai Rp 2,407 triliun. Sebanyak 72 saham naik, 102 saham turun dan 64 saham stagnan.
Saham-saham yang turun harganya antara lain, PT Bayan Resources (BYAN) turun Rp 350 ke posisi Rp 5.450, PT Bumi Resources (BUMI) turun Rp 200 menjadi Rp 5.300, PT Telkom (TLKM) turun Rp 150 menjadi Rp 7.850, dan PT Timah (TINS) turun Rp 75 menjadi Rp 2.500.
Sementara saham PT Indofood Sukses Makmur (INDF) turun Rp 50 menjadi 2.200, PT Bank Mandiri (BMRI) turun Rp 25 menjadi Rp 2.800, dan PT Medco (MEDC) turun 5 menjadi Rp 4875,
Sedangkan saham-saham yang naik harganya antara lain, PT United Tractors (UNTR) naik Rp 400 ke posisi Rp 10.750, PT Astra Agro Lestari (AALI) naik Rp 250 ke posisi Rp 18.200, PT Astra International (ASII) naik Rp 200 ke posisi Rp 21.000, serta saham PT Indosat Tbk (ISAT) naik Rp 200 ke posisi Rp 6.350.
Demikian pula saham PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) naik 100 menjadi Rp 14.600, PT London Sumatra (LSIP) naik 100 menjadi Rp 5.850, PT Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) naik Rp 80 menjadi Rp 1.140, PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) naik Rp 100 menjadi Rp 5.950 dan PT Bank Central Asia (BBCA) naik Rp 75 menjadi Rp 3.250.
Bursa regional sore ini juga terpantau anjlok. Indeks Shanghai China turun 72,23 poin (3,01%) pada level 2325.14. Demikian pula indeks Hangseng Hong Kong turun 1,5% pada level 20.939,04.
Sementara indeks kospi Korea turun 4,06% pada level 1.414,43, level terendah sejak Maret 2007. Indeks Nikkei Jepang turun 238,69 poin (1,8%) pada level 12.834,18 sedangkan Topix ditutup turun 24,07 poin atau 1,9% pada level 1.230.64. [E1]
BI Rate Bisa Dipatok Stabil
01/09/2008 21:05
INILAH.COM, Jakarta - Pelaku pasar optimistis laju inflasi Agustus yang terkendali memberi peluang bagi Bank Indonesia menahan laju suku bunga acuan (BI Rate).
"Bunga acauan bisa ditahan. Kecuali, jika BI lebih ingin memastikan kecukupan likuiditas di pasar akibat tingginya pertumbuhan kredit dan turunnya rasio dana pihak ketiga di perbankan," kata Kepala Riset Recapital Securities, Poltak Hotradero, Senin (1/9), di Jakarta.
Menurut dia, tingkat inflasi Agustus itu bagus dan terkendali, sehingga dalam rapat dewan gubernur BI mendatang kemungkinan akan ada split decision (keputusan yang tidak mutlak) antara menaikkan atau menahan tingkat suku bunga acuan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi pada Agustus sebesar 0,51%, sementara inflasi Januari-Agustus mencapai 9,40%, dan inflasi year on year 11,85%.
Saat ini, BI rate bertengger di level 9% dan target BI rate pada akhir tahun adalah 9,5%.
Namun, katanya, laju pertumbuhan kredit hingga akhir Agustus hampir 35% dan diikuti oleh penurunan rasio dana pihak ketiga (DPK) bisa saja membuat BI mengambil kebijakan lainnya.
"Pilihannya antara menaikkan BI rate atau menaikkan GWM (Giro Wajib Minimum-red) untuk menarik likuiditas lagi ke perbankan," pungkasnya.[L5]
INILAH.COM, Jakarta - Pelaku pasar optimistis laju inflasi Agustus yang terkendali memberi peluang bagi Bank Indonesia menahan laju suku bunga acuan (BI Rate).
"Bunga acauan bisa ditahan. Kecuali, jika BI lebih ingin memastikan kecukupan likuiditas di pasar akibat tingginya pertumbuhan kredit dan turunnya rasio dana pihak ketiga di perbankan," kata Kepala Riset Recapital Securities, Poltak Hotradero, Senin (1/9), di Jakarta.
Menurut dia, tingkat inflasi Agustus itu bagus dan terkendali, sehingga dalam rapat dewan gubernur BI mendatang kemungkinan akan ada split decision (keputusan yang tidak mutlak) antara menaikkan atau menahan tingkat suku bunga acuan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi pada Agustus sebesar 0,51%, sementara inflasi Januari-Agustus mencapai 9,40%, dan inflasi year on year 11,85%.
Saat ini, BI rate bertengger di level 9% dan target BI rate pada akhir tahun adalah 9,5%.
Namun, katanya, laju pertumbuhan kredit hingga akhir Agustus hampir 35% dan diikuti oleh penurunan rasio dana pihak ketiga (DPK) bisa saja membuat BI mengambil kebijakan lainnya.
"Pilihannya antara menaikkan BI rate atau menaikkan GWM (Giro Wajib Minimum-red) untuk menarik likuiditas lagi ke perbankan," pungkasnya.[L5]
Tuesday, August 19, 2008
Inflasi Tinggi, BI Rate Tidak akan Lampaui 10%
Penulis : MedanBisnis
Tanggal :
Tuesday, 8/19/2008
Keyword :
Meski inflasi diperkirakan bisa menembus dua digit tahun ini, namun tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) diminta tidak melebihi level 10%. Sebab akan mempengaruhi kondisi ekonomi makro Indonesia.
“Meskipun inflasi diperkirakan bisa lebih dari 12%, BI Rate sebaiknya jangan melewati 10%, karena akan berpengaruh signifikan pada kondisi ekonomi makro,” ujar pengamat ekonomi, Farial Anwar saat dihubungi detikFinance, Sabtu (16/8).Menurut Farial, ada pendapat yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga bank sentral tidak boleh lebih rendah dari tingkat inflasi. Namun Farial menjelaskan hal tersebut bisa dilakukan dalam kondisi tertentu.“AS contohnya, tingkat inflasinya sudah mencapai 5%, tapi suku bunganya masih di level 2%. Jadi tidak ada masalah suku bunga lebih rendah dari inflasi,” jelas Farial.Menurut Farial, BI pun sudah memiliki kebijakan tidak akan menaikkan tingkat suku bunganya lebih dari 10%, meskipun inflasi diperkirakan bertahan di atas 10%, bahkan mencapai 12%.“Hasil diskusi kami dengan BI, mereka juga berpendapat BI Rate tidak akan melebihi 10%, karena dampaknya akan signifikan bagi perbankan yang kemudian mempengaruhi sektor riil. BI yang baru saja menaikkan BI Rate ke 9% bertujuan untuk memberi peringatan pada pasar bahwa ekonomi sudah mulai tidak stabil,” ujarnya.Mengenai asumsi pemerintah dalam APBN 2009 yang menargetkan SBI 3 bulan di level 8,5%, Farial menilai angka tersebut cukup realistis dengan catatan penurunan harga-harga komoditas berlangsung hingga akhir 2009.“Posisi BI Rate sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan harga-harga komoditas, terutama minyak. Jika penurunan harga komoditas bertahan, maka inflasi akan menurun. Seandainya kondisi ini terjadi maka BI Rate akan dapat kembali ke posisi 8-8,5%,” tutur Farial.Namun ada satu hal yang harus dicermati, yaitu aksi spekulan. Menurut Farial, penurunan harga komoditas belakangan ini terutama disebabkan peralihan spekulan dari komoditas ke dolar AS. “Hal inilah yang mendorong penguatan dolar AS terhadap semua mata uang dunia, meskipun kondisi ekonomi riil AS masih terguncang,” ujar Farial.Hal inilah yang harus dicermati. Sebab tidak bisa diperkirakan apakah permainan spekulan di dolar AS akan berlangsung lama. Jika bertahan maka harga komoditas akan berada di level seperti sekarang. “Dan itu bisa membuat inflasi menurun,” jelas Farial.
Tanggal :
Tuesday, 8/19/2008
Keyword :
Meski inflasi diperkirakan bisa menembus dua digit tahun ini, namun tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) diminta tidak melebihi level 10%. Sebab akan mempengaruhi kondisi ekonomi makro Indonesia.
“Meskipun inflasi diperkirakan bisa lebih dari 12%, BI Rate sebaiknya jangan melewati 10%, karena akan berpengaruh signifikan pada kondisi ekonomi makro,” ujar pengamat ekonomi, Farial Anwar saat dihubungi detikFinance, Sabtu (16/8).Menurut Farial, ada pendapat yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga bank sentral tidak boleh lebih rendah dari tingkat inflasi. Namun Farial menjelaskan hal tersebut bisa dilakukan dalam kondisi tertentu.“AS contohnya, tingkat inflasinya sudah mencapai 5%, tapi suku bunganya masih di level 2%. Jadi tidak ada masalah suku bunga lebih rendah dari inflasi,” jelas Farial.Menurut Farial, BI pun sudah memiliki kebijakan tidak akan menaikkan tingkat suku bunganya lebih dari 10%, meskipun inflasi diperkirakan bertahan di atas 10%, bahkan mencapai 12%.“Hasil diskusi kami dengan BI, mereka juga berpendapat BI Rate tidak akan melebihi 10%, karena dampaknya akan signifikan bagi perbankan yang kemudian mempengaruhi sektor riil. BI yang baru saja menaikkan BI Rate ke 9% bertujuan untuk memberi peringatan pada pasar bahwa ekonomi sudah mulai tidak stabil,” ujarnya.Mengenai asumsi pemerintah dalam APBN 2009 yang menargetkan SBI 3 bulan di level 8,5%, Farial menilai angka tersebut cukup realistis dengan catatan penurunan harga-harga komoditas berlangsung hingga akhir 2009.“Posisi BI Rate sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan harga-harga komoditas, terutama minyak. Jika penurunan harga komoditas bertahan, maka inflasi akan menurun. Seandainya kondisi ini terjadi maka BI Rate akan dapat kembali ke posisi 8-8,5%,” tutur Farial.Namun ada satu hal yang harus dicermati, yaitu aksi spekulan. Menurut Farial, penurunan harga komoditas belakangan ini terutama disebabkan peralihan spekulan dari komoditas ke dolar AS. “Hal inilah yang mendorong penguatan dolar AS terhadap semua mata uang dunia, meskipun kondisi ekonomi riil AS masih terguncang,” ujar Farial.Hal inilah yang harus dicermati. Sebab tidak bisa diperkirakan apakah permainan spekulan di dolar AS akan berlangsung lama. Jika bertahan maka harga komoditas akan berada di level seperti sekarang. “Dan itu bisa membuat inflasi menurun,” jelas Farial.
BI Perkirakan Kondisi Perbankan 2009 Bagus
Penulis : Analisa
Tanggal :
Tuesday, 8/19/2008
Keyword :
Bank Indonesia (BI) memperkirakan kondisi perbankan pada tahun 2009 masih bagus meskipun tingkat inflasi saat ini termasuk tinggi.
"Sampai sekarang indikator-indikator perbankan apakah itu NPL, CAR, LDR, itu semua dalam posisi yang stabil, secara umum perbankan kita nampaknya masih bagus," kata Gubernur BI, Boediono usai penjelasan RAPBN 2009 oleh sejumlah menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu di Jakarta, Jumat.
Menurut Boediono, kondisi perbankan nasional masih akan baik karena perbankan Indonesia tidak terpengaruh sumber-sumber gejolak sektor keuangan di luar negeri seperti kasus subprime mortgage.
"Sumber-sumber gejolak sektor keuangan di luar (negeri) nampaknya tidak terlalu berpengaruh, jadi bagus," katanya.
Alasan lain kondisi perbankan masih akan bagus, menurut Boediono, CAR perbankan nasional masih tinggi sehingga masih ada ruang kalau ada shock/gejolak bagi perbankan nasional.
"Tahun depan Insya Allah masih bagus, asalkan suasana makro bisa kita kendalikan stabil," kata Boediono.
Tanggal :
Tuesday, 8/19/2008
Keyword :
Bank Indonesia (BI) memperkirakan kondisi perbankan pada tahun 2009 masih bagus meskipun tingkat inflasi saat ini termasuk tinggi.
"Sampai sekarang indikator-indikator perbankan apakah itu NPL, CAR, LDR, itu semua dalam posisi yang stabil, secara umum perbankan kita nampaknya masih bagus," kata Gubernur BI, Boediono usai penjelasan RAPBN 2009 oleh sejumlah menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu di Jakarta, Jumat.
Menurut Boediono, kondisi perbankan nasional masih akan baik karena perbankan Indonesia tidak terpengaruh sumber-sumber gejolak sektor keuangan di luar negeri seperti kasus subprime mortgage.
"Sumber-sumber gejolak sektor keuangan di luar (negeri) nampaknya tidak terlalu berpengaruh, jadi bagus," katanya.
Alasan lain kondisi perbankan masih akan bagus, menurut Boediono, CAR perbankan nasional masih tinggi sehingga masih ada ruang kalau ada shock/gejolak bagi perbankan nasional.
"Tahun depan Insya Allah masih bagus, asalkan suasana makro bisa kita kendalikan stabil," kata Boediono.
Mengkaji daya dorong RAPBN 2009
Penulis : Bisnis Indonesia
Tanggal :
Tuesday, 8/19/2008
Keyword :
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 di depan Sidang Paripurna DPR pada 15 Agustus 2008.
Sebagai basis perhitungan RAPBN 2009, pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2%, tingkat inflasi 6,5%, nilai tukar rupiah rata-rata Rp9.100 per US$, dan suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 8,5%.
Pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp1.022,6 triliun, meningkat Rp127,6 triliun (14,3%) dari APBN-P 2008. Belanja negara mencapai Rp1.122,2 triliun, naik Rp132,7 triliun (13,4%) dari APBN-P 2008.
Dengan demikian, defisit anggaran 2009 sebesar Rp99,6 triliun (1,9% PDB). Angka ini naik dari APBN-P 2008 sebesar Rp94,5 triliun.
Beragam komentar telah disampaikan oleh anggota DPR,? pengamat, dan pakar. Komentar terbanyak tertuju kepada rasionalitas asumsi harga minyak mentah dunia US$100 per barel.
Asumsi harga minyak mentah dunia itu mengandung risiko tambahan defisit APBN. Pilihan harga minyak mentah dunia rata-rata US$100 per barel pada 2009 merefleksikan perkembangan pergerakan harga komoditas itu dan berbagai proyeksi mutakhir.
Dalam RAPBN 2009 asumsi harga minyak mentah dunia ditetapkan US$100 per barel disertai dengan alokasi risiko Rp6 triliun atau setara dengan harga US$130 per barel. APBN jauh lebih rawan terhadap tekanan harga minyak mentah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jika harga itu turun.
Dengan besaran RAPBN 2009 seperti itu, untuk pertama kalinya pendapatan negara serta belanja negara bisa mendekati angka Rp1.100 triliun.
Dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal 2009, yakni sekitar Rp5.200 triliun, berarti rasio volume RAPBN 2009 sekitar 21%. Ini menunjukkan APBN tetap memiliki daya dorong bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
Optimalisasi
Untuk mendanai anggaran belanja negara pada tahun depan, dalam RAPBN 2009 pendapatan negara mencapai Rp1.021,6 triliun. Artinya, anggaran ini meningkat sebesar Rp127,6 triliun atau 14,3% dari APBN-P 2008. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp726,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp295,3 triliun.
Rencana penerimaan perpajakan itu berarti naik sekitar Rp117 triliun atau 19,2% dari 2008. Peningkatan penerimaan perpajakan nonmigas pada 2009 tetap ditargetkan tumbuh sekitar 20%, meskipun tarif pajak diturunkan dari 30% menjadi 28% untuk PPh badan dan dari 35% menjadi 30% untuk PPh orang pribadi.
Bahkan untuk usaha kecil menengah, tarif pajak hanya sebesar 15% atau diberikan keringanan sebesar 50% lebih rendah dari tarif PPh badan. Ditetapkan pula kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini, sebesar Rp13,2 juta, menjadi Rp15,8 juta untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat meringankan wajib pajak menengah ke bawah.
Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam RAPBN 2009 direncanakan mencapai Rp295,3 triliun, naik Rp12,5 triliun dari APBN-P 2008. Nilai PNBP terbesar berasal dari sektor migas dan pertambangan umum.
Saat ini, ditempuh upaya pengendalian cost recovery lewat evaluasi komponen biaya produksi, dan standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh kontraktor.
Dorong ekonomi
Alokasi belanja negara dalam RAPBN 2009 sebesar Rp1.122 triliun dengan komposisi belanja departemen (31%), subsidi (21%), bunga utang (10%), dan dana daerah (28%). Dengan demikian, lebih dari 70% alokasi RAPBN 2009 dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah pusat mengendalikan Rp818 triliun dan lebih dari Rp312 triliun lewat dapartemen. Pencairan anggaran yang selama ini menjadi masalah, dari waktu ke waktu telah menunjukkan perbaikan.
Program revitalisasi pertanian selama tiga tahun terakhir ini berhasil mendorong swasembada pangan. Pada saat dunia mengalami tekanan harga pangan yang tinggi, dan munculnya kecenderungan proteksionisme global dalam bentuk larangan ekspor komoditas pangan, kita mampu mengamankan ketahanan pangan.
Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe Talaud sampai Pulau Rote, penyelesaian jalur dan jaringan telekomunikasi (Palapa Ring) di wilayah Indonesia Timur, misalnya, merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaringan ini juga menjadi tulang punggung distribusi, baik barang dan penumpang maupun jasa, serta penting dalam peningkatan produksi.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menempuh beberapa jalur utama. Pada 2009, belanja infrastruktur ditingkatkan, sehingga memungkinkan penyelesaian beberapa proyek besar di antaranya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Bandara Kuala Namu di Sumatra Utara, dan Bandara Hasanuddin di Sulawesi Selatan.
Juga beberapa jalan arteri dan jalan akses, seperti lintas pantai selatan Jawa dan pulau-pulau terpencil serta terluar. Pembangunan rail link kereta api Manggarai-Bandara Cengkareng, jalur KA ganda Kroya-Kutoarjo, Cirebon Kroya, dan Tegal-Pekalongan.
Pengembangan pelabuhan strategis di Belawan, Manokwari, Bitung, Bojonegara, dan Manado juga dilakukan penyelesaiannya pada 2009.
Di sektor kelistrikan program 10.000 MW diharapkan secara bertahap akan menghilangkan krisis pasok listrik di semua belahan Nusantara. Mulai pertengahan 2009, krisis listrik di Jawa-Bali diharapkan teratasi. Program ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan PLN terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan swasta untuk ikut membangun dan mengusahakan kegiatan infrastruktur secara adil, kompetitif, dan transparan. Untuk pembangunan jalan tol trans-java dan JORR di wilayah Jabodetabek, telah disediakan dana pembelian tanah dan risiko biaya pengadaan tanah untuk 28 ruas jalan kepada kontraktor swasta pemenang tender.
Program Kesra
Pada tahun anggaran 2009, pemerintah bertekad menurunkan angka kemiskinan menjadi sekitar 13% dari sekarang 15,4%. Penurunan ini dilakukan melalui, pertama, dengan alokasi anggaran pendidikan 20% akan ditingkatkan gaji guru secara signifikan serta pemenuhan fasilitas dan infastruktur bagi pengadaan dan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, tambahan alokasi anggaran pendidikan Rp46,1 triliun, juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan guru.
Kedua, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit, dan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas.
Ketiga, peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Keempat, anggaran subsidi disediakan untuk mempertahankan daya beli dan penyediaan bahan pokok.
Anggaran subsidi dalam RAPBN 2009 akan dialokasikan terutama untuk subsidi BBM sebesar Rp101,4 triliun, subsidi listrik Rp60,4 triliun, serta subsidi pangan, pupuk, dan benih Rp32 triliun. Perhitungan subsidi memerhatikan adanya efisiensi pengadaan dan distribusi kedua jenis energi tersebut.
Di sisi lain, pengalokasian di sektor pertanian, subsidi pupuk dan benih yang lebih besar pada 2009 diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian (padi, jagung, dan kedele) pada tahun depan.
Sementara itu, peningkatan subsidi pangan direncanakan untuk membantu penyediaan beras dengan harga yang lebih murah bagi sekitar 19 juta rumah tangga sasaran.
Tanggal :
Tuesday, 8/19/2008
Keyword :
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 di depan Sidang Paripurna DPR pada 15 Agustus 2008.
Sebagai basis perhitungan RAPBN 2009, pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2%, tingkat inflasi 6,5%, nilai tukar rupiah rata-rata Rp9.100 per US$, dan suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 8,5%.
Pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp1.022,6 triliun, meningkat Rp127,6 triliun (14,3%) dari APBN-P 2008. Belanja negara mencapai Rp1.122,2 triliun, naik Rp132,7 triliun (13,4%) dari APBN-P 2008.
Dengan demikian, defisit anggaran 2009 sebesar Rp99,6 triliun (1,9% PDB). Angka ini naik dari APBN-P 2008 sebesar Rp94,5 triliun.
Beragam komentar telah disampaikan oleh anggota DPR,? pengamat, dan pakar. Komentar terbanyak tertuju kepada rasionalitas asumsi harga minyak mentah dunia US$100 per barel.
Asumsi harga minyak mentah dunia itu mengandung risiko tambahan defisit APBN. Pilihan harga minyak mentah dunia rata-rata US$100 per barel pada 2009 merefleksikan perkembangan pergerakan harga komoditas itu dan berbagai proyeksi mutakhir.
Dalam RAPBN 2009 asumsi harga minyak mentah dunia ditetapkan US$100 per barel disertai dengan alokasi risiko Rp6 triliun atau setara dengan harga US$130 per barel. APBN jauh lebih rawan terhadap tekanan harga minyak mentah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jika harga itu turun.
Dengan besaran RAPBN 2009 seperti itu, untuk pertama kalinya pendapatan negara serta belanja negara bisa mendekati angka Rp1.100 triliun.
Dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal 2009, yakni sekitar Rp5.200 triliun, berarti rasio volume RAPBN 2009 sekitar 21%. Ini menunjukkan APBN tetap memiliki daya dorong bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
Optimalisasi
Untuk mendanai anggaran belanja negara pada tahun depan, dalam RAPBN 2009 pendapatan negara mencapai Rp1.021,6 triliun. Artinya, anggaran ini meningkat sebesar Rp127,6 triliun atau 14,3% dari APBN-P 2008. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp726,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp295,3 triliun.
Rencana penerimaan perpajakan itu berarti naik sekitar Rp117 triliun atau 19,2% dari 2008. Peningkatan penerimaan perpajakan nonmigas pada 2009 tetap ditargetkan tumbuh sekitar 20%, meskipun tarif pajak diturunkan dari 30% menjadi 28% untuk PPh badan dan dari 35% menjadi 30% untuk PPh orang pribadi.
Bahkan untuk usaha kecil menengah, tarif pajak hanya sebesar 15% atau diberikan keringanan sebesar 50% lebih rendah dari tarif PPh badan. Ditetapkan pula kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini, sebesar Rp13,2 juta, menjadi Rp15,8 juta untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat meringankan wajib pajak menengah ke bawah.
Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam RAPBN 2009 direncanakan mencapai Rp295,3 triliun, naik Rp12,5 triliun dari APBN-P 2008. Nilai PNBP terbesar berasal dari sektor migas dan pertambangan umum.
Saat ini, ditempuh upaya pengendalian cost recovery lewat evaluasi komponen biaya produksi, dan standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh kontraktor.
Dorong ekonomi
Alokasi belanja negara dalam RAPBN 2009 sebesar Rp1.122 triliun dengan komposisi belanja departemen (31%), subsidi (21%), bunga utang (10%), dan dana daerah (28%). Dengan demikian, lebih dari 70% alokasi RAPBN 2009 dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah pusat mengendalikan Rp818 triliun dan lebih dari Rp312 triliun lewat dapartemen. Pencairan anggaran yang selama ini menjadi masalah, dari waktu ke waktu telah menunjukkan perbaikan.
Program revitalisasi pertanian selama tiga tahun terakhir ini berhasil mendorong swasembada pangan. Pada saat dunia mengalami tekanan harga pangan yang tinggi, dan munculnya kecenderungan proteksionisme global dalam bentuk larangan ekspor komoditas pangan, kita mampu mengamankan ketahanan pangan.
Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe Talaud sampai Pulau Rote, penyelesaian jalur dan jaringan telekomunikasi (Palapa Ring) di wilayah Indonesia Timur, misalnya, merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaringan ini juga menjadi tulang punggung distribusi, baik barang dan penumpang maupun jasa, serta penting dalam peningkatan produksi.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menempuh beberapa jalur utama. Pada 2009, belanja infrastruktur ditingkatkan, sehingga memungkinkan penyelesaian beberapa proyek besar di antaranya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Bandara Kuala Namu di Sumatra Utara, dan Bandara Hasanuddin di Sulawesi Selatan.
Juga beberapa jalan arteri dan jalan akses, seperti lintas pantai selatan Jawa dan pulau-pulau terpencil serta terluar. Pembangunan rail link kereta api Manggarai-Bandara Cengkareng, jalur KA ganda Kroya-Kutoarjo, Cirebon Kroya, dan Tegal-Pekalongan.
Pengembangan pelabuhan strategis di Belawan, Manokwari, Bitung, Bojonegara, dan Manado juga dilakukan penyelesaiannya pada 2009.
Di sektor kelistrikan program 10.000 MW diharapkan secara bertahap akan menghilangkan krisis pasok listrik di semua belahan Nusantara. Mulai pertengahan 2009, krisis listrik di Jawa-Bali diharapkan teratasi. Program ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan PLN terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan swasta untuk ikut membangun dan mengusahakan kegiatan infrastruktur secara adil, kompetitif, dan transparan. Untuk pembangunan jalan tol trans-java dan JORR di wilayah Jabodetabek, telah disediakan dana pembelian tanah dan risiko biaya pengadaan tanah untuk 28 ruas jalan kepada kontraktor swasta pemenang tender.
Program Kesra
Pada tahun anggaran 2009, pemerintah bertekad menurunkan angka kemiskinan menjadi sekitar 13% dari sekarang 15,4%. Penurunan ini dilakukan melalui, pertama, dengan alokasi anggaran pendidikan 20% akan ditingkatkan gaji guru secara signifikan serta pemenuhan fasilitas dan infastruktur bagi pengadaan dan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, tambahan alokasi anggaran pendidikan Rp46,1 triliun, juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan guru.
Kedua, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit, dan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas.
Ketiga, peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Keempat, anggaran subsidi disediakan untuk mempertahankan daya beli dan penyediaan bahan pokok.
Anggaran subsidi dalam RAPBN 2009 akan dialokasikan terutama untuk subsidi BBM sebesar Rp101,4 triliun, subsidi listrik Rp60,4 triliun, serta subsidi pangan, pupuk, dan benih Rp32 triliun. Perhitungan subsidi memerhatikan adanya efisiensi pengadaan dan distribusi kedua jenis energi tersebut.
Di sisi lain, pengalokasian di sektor pertanian, subsidi pupuk dan benih yang lebih besar pada 2009 diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian (padi, jagung, dan kedele) pada tahun depan.
Sementara itu, peningkatan subsidi pangan direncanakan untuk membantu penyediaan beras dengan harga yang lebih murah bagi sekitar 19 juta rumah tangga sasaran.
Angka kemiskinan 2008 terendah dalam 10 tahun: Jurang pendapatan melebar
Penulis : Gajah Kusumo & Dewi Astuti Tanggal : Tuesday, 8/19/2008
JAKARTA: Kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia semakin lebar meskipun penurunan tingkat kemiskinan mencapai titik terendah dalam 10 tahun ini, yaitu 15,4%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio Gini atau tingkat ketimpangan pembagian (distribusi) pendapatan pada 2007 mencapai 0,37, dari 0,33 pada tahun sebelumnya.
Nilai rasio Gini terletak antara level 0 dan 1. Semakin tinggi nilai (mendekati level 1), tingkat ketimpangan pendapatan makin tinggi.
Bank Dunia memiliki kriteria pengukuran ketimpangan dalam porsi pendapatan nasional, dengan membagi penduduk menjadi tiga lapisan, yaitu 40% penduduk berpenghasilan terendah, 40% penduduk berpenghasilan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi.
Berdasarkan kriteria itu, laporan BPS menyebutkan bahwa 40% penduduk berpenghasilan terendah pada 2002 menyumbang pendapatan nasional hingga 20,92% dan pada 2007 turun menjadi 19,1%.
Sementara itu, 20% masyarakat berpenghasilan teratas, yang pada 2002 menyumbang pendapatan hingga 42,19%, naik menjadi 44,79% pada lima tahun kemudian.
Secara teori, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia memang relatif rendah, karena berada pada level di atas 17%.
Dalam pidato kenegaraan mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan tingkat kemiskinan turun dari 17,7% pada 2006 menjadi 15,4% pada Maret 2008.
Target nominal
Bank Dunia menilai kualitas penurunan angka kemiskinan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini masih relatif rendah. Ini karena pemerintah terkesan fokus pada pengejaran target penurunan angka kemiskinan secara nominal semata.
Joachim von Amsberg, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, mengatakan esensi dari penurunan kemiskinan bukan sekadar penurunan angka nominal dari target, melainkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan program pengentasan kemiskinan dapat memberi nilai lebih secara merata kepada rakyat miskin.
"Yang terpenting dalam penurunan kemiskinan adalah bukan persoalan data, tetapi bagaimana caranya kualitas juga dapat ditingkatkan," tuturnya kepada Bisnis, kemarin.
Namun, dia menyayangkan laju peningkatan kualitas penurunan angka kemiskinan tidak dibarengi oleh cepatnya laju penurunan angka kemiskinan secara nominal. Kualitas yang dicapai berjalan lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan yang secara bertahap turun dengan cepat.
Bahkan, kata Joachim, dari segi kualitas, pencapaian penurunan angka kemiskinan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga.
Aviliani, pengamat ekonomi dari Indonesia Development Economic and Financial (Indef) memperkirakan kualitas pertumbuhan ekonomi tahun depan masih kurang baik. Pasalnya, sektor informal yang lebih dominan menyumbang bagi perekonomian, sementara sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja, relatif kecil pertumbuhannya.
Koordinator peneliti P2E LIPI Wijaya Adi mengungkapkan untuk tahun depan angka kemiskinan mungkin meningkat seiring dengan dicabutnya bantuan langsung tunai. Pasalnya, menurunnya angka kemiskinan selama semester I/2008 terjadi, karena pengaruh BLT yang menaikkan pendapatan masyarakat miskin.
"Kalau tahun depan BLT dihentikan, jumlah penduduk miskin otomatis melonjak," tegasnya.
Anggota Komisi XI DPR Drajad H. Wibowo menyatakan dengan metode yang digunakan BPS dalam sosial ekonomi nasional (Susenas) saat ini, angka kemiskinan 8% pun bisa dicapai pada tahun depan. Dia bahkan menyarankan target kemiskinan ditetapkan sebesar 5%. "Gampang kok ngatur-nya di lapangan," ungkapnya.
Syahrial Loetan, Sekretaris Utama Meneg PPN/Kepala Bappenas mengakui beberapa tahun terakhir ini kecenderungan rasio Gini meningkat. Ini menunjukkan kesenjangan antara masyarakat berpendapatan rendah, sedang, dan tinggi yang semakin lebar.
Untuk itu, pemerintah melaksanakan sejumlah program pengentasan kemiskinan yang dibagi ke dalam tiga cluster untuk mengatasi hal tersebut.
"Tujuan program itu kan agar pendapatan masyarakat berpendapatan rendah naik. Tapi kita juga tidak bisa menahan pemilik modal berinvestasi dan mencari keuntungan." (15/16) (gajah.kusumo@bisnis.co.id/redaksi@bisnis.co.id)
JAKARTA: Kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia semakin lebar meskipun penurunan tingkat kemiskinan mencapai titik terendah dalam 10 tahun ini, yaitu 15,4%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio Gini atau tingkat ketimpangan pembagian (distribusi) pendapatan pada 2007 mencapai 0,37, dari 0,33 pada tahun sebelumnya.
Nilai rasio Gini terletak antara level 0 dan 1. Semakin tinggi nilai (mendekati level 1), tingkat ketimpangan pendapatan makin tinggi.
Bank Dunia memiliki kriteria pengukuran ketimpangan dalam porsi pendapatan nasional, dengan membagi penduduk menjadi tiga lapisan, yaitu 40% penduduk berpenghasilan terendah, 40% penduduk berpenghasilan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi.
Berdasarkan kriteria itu, laporan BPS menyebutkan bahwa 40% penduduk berpenghasilan terendah pada 2002 menyumbang pendapatan nasional hingga 20,92% dan pada 2007 turun menjadi 19,1%.
Sementara itu, 20% masyarakat berpenghasilan teratas, yang pada 2002 menyumbang pendapatan hingga 42,19%, naik menjadi 44,79% pada lima tahun kemudian.
Secara teori, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia memang relatif rendah, karena berada pada level di atas 17%.
Dalam pidato kenegaraan mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan tingkat kemiskinan turun dari 17,7% pada 2006 menjadi 15,4% pada Maret 2008.
Target nominal
Bank Dunia menilai kualitas penurunan angka kemiskinan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini masih relatif rendah. Ini karena pemerintah terkesan fokus pada pengejaran target penurunan angka kemiskinan secara nominal semata.
Joachim von Amsberg, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, mengatakan esensi dari penurunan kemiskinan bukan sekadar penurunan angka nominal dari target, melainkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan program pengentasan kemiskinan dapat memberi nilai lebih secara merata kepada rakyat miskin.
"Yang terpenting dalam penurunan kemiskinan adalah bukan persoalan data, tetapi bagaimana caranya kualitas juga dapat ditingkatkan," tuturnya kepada Bisnis, kemarin.
Namun, dia menyayangkan laju peningkatan kualitas penurunan angka kemiskinan tidak dibarengi oleh cepatnya laju penurunan angka kemiskinan secara nominal. Kualitas yang dicapai berjalan lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan yang secara bertahap turun dengan cepat.
Bahkan, kata Joachim, dari segi kualitas, pencapaian penurunan angka kemiskinan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga.
Aviliani, pengamat ekonomi dari Indonesia Development Economic and Financial (Indef) memperkirakan kualitas pertumbuhan ekonomi tahun depan masih kurang baik. Pasalnya, sektor informal yang lebih dominan menyumbang bagi perekonomian, sementara sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja, relatif kecil pertumbuhannya.
Koordinator peneliti P2E LIPI Wijaya Adi mengungkapkan untuk tahun depan angka kemiskinan mungkin meningkat seiring dengan dicabutnya bantuan langsung tunai. Pasalnya, menurunnya angka kemiskinan selama semester I/2008 terjadi, karena pengaruh BLT yang menaikkan pendapatan masyarakat miskin.
"Kalau tahun depan BLT dihentikan, jumlah penduduk miskin otomatis melonjak," tegasnya.
Anggota Komisi XI DPR Drajad H. Wibowo menyatakan dengan metode yang digunakan BPS dalam sosial ekonomi nasional (Susenas) saat ini, angka kemiskinan 8% pun bisa dicapai pada tahun depan. Dia bahkan menyarankan target kemiskinan ditetapkan sebesar 5%. "Gampang kok ngatur-nya di lapangan," ungkapnya.
Syahrial Loetan, Sekretaris Utama Meneg PPN/Kepala Bappenas mengakui beberapa tahun terakhir ini kecenderungan rasio Gini meningkat. Ini menunjukkan kesenjangan antara masyarakat berpendapatan rendah, sedang, dan tinggi yang semakin lebar.
Untuk itu, pemerintah melaksanakan sejumlah program pengentasan kemiskinan yang dibagi ke dalam tiga cluster untuk mengatasi hal tersebut.
"Tujuan program itu kan agar pendapatan masyarakat berpendapatan rendah naik. Tapi kita juga tidak bisa menahan pemilik modal berinvestasi dan mencari keuntungan." (15/16) (gajah.kusumo@bisnis.co.id/redaksi@bisnis.co.id)
Subscribe to:
Posts (Atom)
