Mengkaji daya dorong RAPBN 2009

Penulis : Bisnis Indonesia
Tanggal :
Tuesday, 8/19/2008
Keyword :
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 di depan Sidang Paripurna DPR pada 15 Agustus 2008.
Sebagai basis perhitungan RAPBN 2009, pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2%, tingkat inflasi 6,5%, nilai tukar rupiah rata-rata Rp9.100 per US$, dan suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 8,5%.
Pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp1.022,6 triliun, meningkat Rp127,6 triliun (14,3%) dari APBN-P 2008. Belanja negara mencapai Rp1.122,2 triliun, naik Rp132,7 triliun (13,4%) dari APBN-P 2008.
Dengan demikian, defisit anggaran 2009 sebesar Rp99,6 triliun (1,9% PDB). Angka ini naik dari APBN-P 2008 sebesar Rp94,5 triliun.
Beragam komentar telah disampaikan oleh anggota DPR,? pengamat, dan pakar. Komentar terbanyak tertuju kepada rasionalitas asumsi harga minyak mentah dunia US$100 per barel.
Asumsi harga minyak mentah dunia itu mengandung risiko tambahan defisit APBN. Pilihan harga minyak mentah dunia rata-rata US$100 per barel pada 2009 merefleksikan perkembangan pergerakan harga komoditas itu dan berbagai proyeksi mutakhir.
Dalam RAPBN 2009 asumsi harga minyak mentah dunia ditetapkan US$100 per barel disertai dengan alokasi risiko Rp6 triliun atau setara dengan harga US$130 per barel. APBN jauh lebih rawan terhadap tekanan harga minyak mentah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jika harga itu turun.
Dengan besaran RAPBN 2009 seperti itu, untuk pertama kalinya pendapatan negara serta belanja negara bisa mendekati angka Rp1.100 triliun.
Dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal 2009, yakni sekitar Rp5.200 triliun, berarti rasio volume RAPBN 2009 sekitar 21%. Ini menunjukkan APBN tetap memiliki daya dorong bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
Optimalisasi
Untuk mendanai anggaran belanja negara pada tahun depan, dalam RAPBN 2009 pendapatan negara mencapai Rp1.021,6 triliun. Artinya, anggaran ini meningkat sebesar Rp127,6 triliun atau 14,3% dari APBN-P 2008. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp726,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp295,3 triliun.
Rencana penerimaan perpajakan itu berarti naik sekitar Rp117 triliun atau 19,2% dari 2008. Peningkatan penerimaan perpajakan nonmigas pada 2009 tetap ditargetkan tumbuh sekitar 20%, meskipun tarif pajak diturunkan dari 30% menjadi 28% untuk PPh badan dan dari 35% menjadi 30% untuk PPh orang pribadi.
Bahkan untuk usaha kecil menengah, tarif pajak hanya sebesar 15% atau diberikan keringanan sebesar 50% lebih rendah dari tarif PPh badan. Ditetapkan pula kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini, sebesar Rp13,2 juta, menjadi Rp15,8 juta untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat meringankan wajib pajak menengah ke bawah.
Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam RAPBN 2009 direncanakan mencapai Rp295,3 triliun, naik Rp12,5 triliun dari APBN-P 2008. Nilai PNBP terbesar berasal dari sektor migas dan pertambangan umum.
Saat ini, ditempuh upaya pengendalian cost recovery lewat evaluasi komponen biaya produksi, dan standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh kontraktor.
Dorong ekonomi
Alokasi belanja negara dalam RAPBN 2009 sebesar Rp1.122 triliun dengan komposisi belanja departemen (31%), subsidi (21%), bunga utang (10%), dan dana daerah (28%). Dengan demikian, lebih dari 70% alokasi RAPBN 2009 dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah pusat mengendalikan Rp818 triliun dan lebih dari Rp312 triliun lewat dapartemen. Pencairan anggaran yang selama ini menjadi masalah, dari waktu ke waktu telah menunjukkan perbaikan.
Program revitalisasi pertanian selama tiga tahun terakhir ini berhasil mendorong swasembada pangan. Pada saat dunia mengalami tekanan harga pangan yang tinggi, dan munculnya kecenderungan proteksionisme global dalam bentuk larangan ekspor komoditas pangan, kita mampu mengamankan ketahanan pangan.
Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe Talaud sampai Pulau Rote, penyelesaian jalur dan jaringan telekomunikasi (Palapa Ring) di wilayah Indonesia Timur, misalnya, merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaringan ini juga menjadi tulang punggung distribusi, baik barang dan penumpang maupun jasa, serta penting dalam peningkatan produksi.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menempuh beberapa jalur utama. Pada 2009, belanja infrastruktur ditingkatkan, sehingga memungkinkan penyelesaian beberapa proyek besar di antaranya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Bandara Kuala Namu di Sumatra Utara, dan Bandara Hasanuddin di Sulawesi Selatan.
Juga beberapa jalan arteri dan jalan akses, seperti lintas pantai selatan Jawa dan pulau-pulau terpencil serta terluar. Pembangunan rail link kereta api Manggarai-Bandara Cengkareng, jalur KA ganda Kroya-Kutoarjo, Cirebon Kroya, dan Tegal-Pekalongan.
Pengembangan pelabuhan strategis di Belawan, Manokwari, Bitung, Bojonegara, dan Manado juga dilakukan penyelesaiannya pada 2009.
Di sektor kelistrikan program 10.000 MW diharapkan secara bertahap akan menghilangkan krisis pasok listrik di semua belahan Nusantara. Mulai pertengahan 2009, krisis listrik di Jawa-Bali diharapkan teratasi. Program ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan PLN terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan swasta untuk ikut membangun dan mengusahakan kegiatan infrastruktur secara adil, kompetitif, dan transparan. Untuk pembangunan jalan tol trans-java dan JORR di wilayah Jabodetabek, telah disediakan dana pembelian tanah dan risiko biaya pengadaan tanah untuk 28 ruas jalan kepada kontraktor swasta pemenang tender.
Program Kesra
Pada tahun anggaran 2009, pemerintah bertekad menurunkan angka kemiskinan menjadi sekitar 13% dari sekarang 15,4%. Penurunan ini dilakukan melalui, pertama, dengan alokasi anggaran pendidikan 20% akan ditingkatkan gaji guru secara signifikan serta pemenuhan fasilitas dan infastruktur bagi pengadaan dan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, tambahan alokasi anggaran pendidikan Rp46,1 triliun, juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan guru.
Kedua, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit, dan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas.
Ketiga, peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Keempat, anggaran subsidi disediakan untuk mempertahankan daya beli dan penyediaan bahan pokok.
Anggaran subsidi dalam RAPBN 2009 akan dialokasikan terutama untuk subsidi BBM sebesar Rp101,4 triliun, subsidi listrik Rp60,4 triliun, serta subsidi pangan, pupuk, dan benih Rp32 triliun. Perhitungan subsidi memerhatikan adanya efisiensi pengadaan dan distribusi kedua jenis energi tersebut.
Di sisi lain, pengalokasian di sektor pertanian, subsidi pupuk dan benih yang lebih besar pada 2009 diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian (padi, jagung, dan kedele) pada tahun depan.
Sementara itu, peningkatan subsidi pangan direncanakan untuk membantu penyediaan beras dengan harga yang lebih murah bagi sekitar 19 juta rumah tangga sasaran.